DIALEKSIS.COM | Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengungkap temuan sejumlah anggaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak rasional. Temuan ini kembali memantik kritik dari pengamat pemilu, termasuk mantan anggota KPU Banten, Mashudi Sr, yang menyebut lembaga tersebut “tidak pernah belajar dari sejarah kelam korupsi di masa lalu”.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito menyatakan kesediaannya membubarkan lembaga tersebut jika dianggap menghambat kinerja penyelenggara Pemilu. Pernyataan ini menanggapi usulan anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, dalam rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Bawaslu, dan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2025). Irawan sebelumnya mengkritik DKPP dinilai tidak maksimal menjalankan tugas selama Pemilu, sehingga perlu dievaluasi keberadaannya.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan tuntutan agar syarat calon anggota legislatif diubah menjadi harus warga yang sudah berdomisili di daerah pemilihan (dapil) terkait. Gugatan ini telah teregistrasi di MK pada Senin (3/3/2025) dengan nomor perkara 7/PUU-XXIII/2025, sebagaimana termuat dalam situs resmi MK.
DIALEKSIS.COM | Banten - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu 2024 dinilai membuka peluang besar bagi partai politik untuk mencalonkan pasangan calon secara mandiri maupun berkoalisi. Demikian disampaikan Mashudi SR, pemerhati pemilu dan demokrasi yang juga mantan anggota KPU Banten periode 2018-2023, saat dihubungi Dialeksis.com pada Selasa, 20 Agustus 2024.
DIALEKSIS.COM | Nasional - Kontroversi seputar kesalahan dalam Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) terus memanas setelah Komisioner KPU RI, Betty Epsilon, mengeluarkan pernyataan menyalahkan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Menanggapi pernyataan tersebut, Mashudi SR, mantan Komisioner KPU Provinsi Banten 2018-2023 sekaligus Anggota KPPS dalam Pemilu 2024, memberikan respons tegas.
